KIM Sinar Ndaru — Menyikapi beredarnya informasi di media sosial terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026, KIM Sinar Ndaru mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Dalam beberapa hari terakhir, beredar luas kabar yang menyebutkan adanya kenaikan harga BBM, khususnya jenis non-subsidi seperti Pertamax. Bahkan, informasi tersebut disertai angka-angka yang cukup signifikan sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Namun, setelah ditelusuri dari sejumlah sumber berita nasional yang kredibel, informasi tersebut dipastikan tidak benar atau belum sesuai dengan kebijakan resmi pemerintah.

Berdasarkan laporan media nasional seperti Kompas.com, pemerintah melalui Pertamina dan kementerian terkait telah menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi. (Kompas) Bahkan, harga BBM pada periode April 2026 masih sama dengan bulan sebelumnya dan tetap dalam kondisi stabil. (Kompas)

Selain itu, pihak Pertamina juga memastikan bahwa stok dan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan ataupun lonjakan harga secara tiba-tiba. (Kompas)

KIM Sinar Ndaru menilai bahwa maraknya isu kenaikan BBM ini dipicu oleh beredarnya dokumen tidak resmi serta spekulasi di media sosial yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi semacam ini berpotensi menimbulkan kepanikan publik, seperti panic buying atau pembelian berlebihan, yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi di lapangan.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk:

• Tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya

• Selalu melakukan verifikasi informasi melalui media resmi dan terpercaya

• Tetap bijak dalam menggunakan BBM sesuai kebutuhan

Sebagai bagian dari fungsi literasi informasi di desa, KIM Sinar Ndaru berkomitmen untuk terus menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya kepada masyarakat, guna menangkal hoaks serta menjaga kondusivitas sosial di lingkungan desa.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih tenang, tidak terprovokasi oleh isu yang menyesatkan, serta tetap menjaga stabilitas dan ketertiban bersama.